Indonesia
adalah suatu negara hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka.
Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan
harus senantiasa berdasarkan atas hukum serta mendasarkan pula pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Diketahui juga bahwa sekarang ini adalah era perdagangan global
yang memungkinkan dan dengan adanya konvensi-konvens internasional
yang telah diratifikasi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut
tentunya akan dimuat suatu hukum-hukum yang ada salah satunya adalah
hukum industri. Dalam hukum positif Indonesia, industri diatur dalam
UU No. 31 Tahun 2000. Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000
merumuskan industri sebagai berikut:
“industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

