Mengenai Saya

Foto saya
bagi saya untuk menggapai indahnya pelangi, kita harus merasakan panasnya terik matahari, dan dinginnya hujan

Selasa, 06 November 2012

Badan kehormatan memanggil Mentri BUMN








JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan (BK) menilai pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang disampaikan pada Senin (5/11/2012) lalu masih sangat sumir dalam menentukan keterlibatan oknum-oknum anggota DPR yang melakukan pemerasan kepada direksi BUMN. Pasalnya, Dahlan tidak membawa bukti dan hanya menyerahkan dua lembar kertas kepada Ketua BK M Prakosa.
"Dia sama sekali tidak membawa barang bukti. Hanya ada bahan tertulis, tetapi singkat hanya satu atau dua halaman," ujar Prakosa, Selasa (6/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Prakosa mengakui bahwa anggota Dewan sempat menanyakan terkait modus-modus yang dilakukan para anggota Dewan. Namun, Dahlan tidak menjabarkannya secara detail terkait angka yang dimintakan anggota Dewan.
"Katanya, semua bukti-buktinya ada di direksi BUMN," ucap Prakosa.
Dia menambahkan, Dahlan juga sempat menyanggupi untuk memberikan nama lain selain dua nama oknum anggota DPR yang terlibat pemerasan.
"Kami sempat minta sore itu juga dilengkapi, tetapi dia (Dahlan) bilang ada acara sampai hari ini. Akhirnya, besok mau diserahkan tertulis," kata Prakosa.
Anggota BK lain, yakni Usman Ja'far, mengakui bahwa pihaknya sempat tidak puas akan pernyataan yang disampaikan Dahlan lantaran hanya menyebutkan dua oknum pemeras BUMN. Padahal, saat ditanya wartawan beberapa waktu lalu, Dahlan sempat menyatakan ada sekitar 10 oknum anggota Dewan yang memeras BUMN.
"Kami sempat pertanyakan itu, tetapi dia juga ujung-ujungnya nggak punya bukti dan hanya memberikan kertas ke Ketua BK. Saya nggak tahu isinya apa," ucap Usman.
Saat dipanggil BK pada Senin (5/11/2012), Menteri BUMN Dahlan Iskan menyampaikan ada tiga peristiwa pemerasaan terhadap direksi BUMN. Ada dua oknum anggota DPR yang disampaikan Dahlan ketika itu. Kedua nama itu adalah Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI-Perjuangan. S diduga meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlines dan Idris diduga meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam.

Sumber: Kompas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar